Banjarmasin

Bawaslu Kalsel Minta Jajarannya Dirikan Posko Penyelesaian Sengketa Pilkada

BANJARMASIN, klikkalsel.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalsel menginstruksikan agar Bawaslu di tujuh kabupaten/kota di Kalsel yang menyelenggarakan Pilkada untuk membuka posko penerimaan permohonan penyelesaian sengketa di tahap pra pencalonan bagi bakal pasangan calon (Bapaslon) perseorangan.
Komisioner Bawaslu Provinsi Kalsel, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Aries Mardiono mengatakan, posko tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada Bapaslon perseorangan untuk mencari keadilan.
Baca juga :Gaya Politik Ananda, Jadikan Pilkada Banjarmasin Makin Menarik
“Apabila merasa dirugikan dengan hasil verifikasi faktual (Verfak) terhadap dukungannya bisa melaporkan ke Posko itu,” ujar Aries Mardiono, Senin (20/7/2020).
Diketahui, sebanyak tujuh kabupaten/kota di Kalsel menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
Tujuh kabupaten/kota tersebut yakni Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Tengah, Balangan, Tanah Bumbu dan Kotabaru yang diikuti oleh Bapaslon perseorangan.
Bahkan ada beberapa kabupaten yang mengikuti kontestasi Pilkada melalui jalur perseorangan lebih dari satu pasangan, dan yang terbanyak terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yakni empat pasangan.
Aries, menyampaikan bahwa Posko penerimaan permohonan penyelesaian sengketa pilkada ini dibuka menyesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020.
Menurutnya lagi bahwa pada tanggal 20 hingga 21 Juli 2020 adalah tahapan rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil verfak dukungan Bapaslon perseorangan yang telah dilakukan Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) di masing-masing wilayah.
Selain itu, Ia juga menjelaskan bahwa dalam Undang Undang 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Bawaslu Provinsi hingga Bawaslu kabupaten/kota tidak hanya memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa tetapi juga wajib menindaklanjuti atas permohonan penyelesaian sengketa yang dimohonkan ke Bawaslu setempat.
“Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tata Cara penyelesaian sengketa Pilkada permohonan sengketa dapat diajukan oleh paslon atau Bapaslon ke Bawaslu yang ingin mencari keadilan atas dirugikannya haknya akibat terbitnya SK dan atau berita acara KPU,” jelasnya.
Sehingga menurutnya, dengan dibukanya posko tersebut, selain memberikan pelayanan kepada pemohon juga sebagai bentuk kesiapan Bawaslu Kalsel dan kabupaten/kota menyelesaikan sengketa Pilkada.
“Kami tidak mencari perkara agar bisa disengketakan, namun kami juga harus siap jika ada permohonan sengketa yang diajukan ke Bawaslu. Siap sejak penerimaan sampai dengan pelaksanaan musyawarah untuk mendamaikan para pihak atau memutuskan perkaranya jika tidak tercapai kesepakatan,” tandas Aries.(fachrul)
Editor : Amran
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top